Rudy Susmanto Tegaskan Tak Lawan Dedi Mulyadi Soal Tambang: Yang Ilegal Tetap Ditutup
Lintasperistiwa.com ll Kabupaten Bogor – Bupati Bogor Rudy Susmanto meluruskan pernyataannya terkait polemik penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor. Ia menegaskan tidak pernah berniat melawan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat soal pertambangan.
“Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur atau siapa pun,” kata Rudy di Sentul, Jumat (8/5/2026).
Rudy menjelaskan pernyataannya saat menerima aksi unjuk rasa ribuan warga beberapa waktu lalu harus dipahami secara utuh dan tidak dipotong sebagian.
Saat itu, Rudy menemui langsung massa aksi di kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara.
Menurut Rudy, warga hanya ingin berdialog langsung dengan dirinya sebagai bupati. Karena itu, ia memilih turun langsung demi menjaga situasi tetap kondusif.
“Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Karena itu saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama,” ujarnya.
Rudy menegaskan Pemkab Bogor terus mengajak masyarakat menjaga keamanan dan tidak bertindak anarkis di tengah polemik tambang.
“Kami mengajak semua masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan tidak bertindak anarkis. Kami tidak ingin terjadi benturan antara warga dan aparat keamanan,” tegasnya.
Ia menjelaskan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Pemkab Bogor hanya mengusulkan agar tambang yang memiliki izin resmi dapat kembali beroperasi.
Namun, Rudy menegaskan aktivitas tambang ilegal harus tetap ditutup tanpa kompromi.
“Namun hanya yang berizin. Kalau yang tidak berizin, kami juga secara tegas meminta seluruh aktivitasnya ditutup,” katanya.
Menurut Rudy, kepastian hukum terhadap aktivitas pertambangan penting untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Bogor tetap berjalan sesuai aturan.
Di sisi lain, ia meminta seluruh pelaku usaha tambang menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan dampak sosial di sekitar wilayah operasional.
“Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk para pelaku tambang, untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam,” ujarnya.
Terkait lalu lintas kendaraan tambang yang kerap memicu konflik di jalan raya, Rudy mengatakan Pemkab Bogor tengah mempercepat pembangunan jalur khusus angkutan tambang. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap pembebasan lahan.
“Keselamatan masyarakat akibat aktivitas lalu lintas juga menjadi prioritas kami. Karena itu, Pemkab Bogor menyiapkan jalur khusus untuk angkutan barang dan tambang,” jelasnya.
Rudy mengakui polemik tambang membutuhkan solusi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Sebab, ribuan warga Kabupaten Bogor menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut.
Meski begitu, ia memastikan Pemkab Bogor tetap mengikuti seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Karena itu, kami sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat,” pungkasnya.(red)
Editor: Dedy Sukandi
