Sunday, 20 September 2026

SPPG di Bogor Disebut Sudah Beroperasi Sebelum Persetujuan Lingkungan Ditandatangani Kades

SPPG di Bogor Disebut Sudah Beroperasi Sebelum Persetujuan Lingkungan Ditandatangani Kades

Lintasperistiwa.com ll BOGOR, — Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Nusa Mukti Raharja di Kampung Cibarengkok, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, diduga telah beroperasi meski persetujuan lingkungan belum ditandatangani Kepala Desa Tanjungsari.

Kepala Desa Tanjungsari, Japar Maulana, mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima pengajuan resmi terkait penandatanganan surat persetujuan lingkungan dari pihak pengelola dapur SPPG tersebut.

“Belum ada pengajuan resmi ke kantor desa. Kalau bertemu memang sering, tetapi itu secara pribadi, bukan dalam kapasitas pemerintahan,” kata Japar saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, surat persetujuan lingkungan merupakan bagian dari administrasi yang harus ditempuh sebelum kegiatan operasional dijalankan.

Di sisi lain, dapur SPPG tersebut disebut telah beroperasi lebih dari satu bulan.

Asisten Lapangan (Aslap) SPPG, Amir, mengaku proses pengurusan persetujuan lingkungan telah diserahkan kepada seorang pengurus berinisial U.

“Semua pengurusan terkait persetujuan lingkungan sudah diserahkan kepada U,” ujar Amir.

Sementara itu, U yang juga dikenal dengan sapaan Ubes membenarkan bahwa dirinya belum menemui kepala desa secara resmi untuk mengajukan penandatanganan dokumen tersebut.

“Belum ketemu secara resmi untuk pengajuan tanda tangan,” ujar Ubes melalui pesan WhatsApp.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasional dapur SPPG membutuhkan sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya izin operasional, pengelolaan limbah, serta persetujuan lingkungan dari pemerintah wilayah setempat.

Hingga berita ini diturunkan, aktivitas dapur SPPG di Desa Tanjungsari masih berjalan seperti biasa.(Red)

Editor: Dedy

Berita Terbaru

Mencuat Dugaan Potongan PKH di Sukamulya , Warga Mengaku Diminta hingga Rp100  Sampai  150  Ribu
18 Sep

Mencuat Dugaan Potongan PKH di Sukamulya , Warga Mengaku Diminta hingga Rp100 Sampai 150 Ribu

Liintasperistiwa.com || SUKAMULYA BOGOR — Dugaan adanya potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) mencuat di kp cikeruh rt 01/01 Desa

Mencuat Dugaan Potongan PKH di Sukamulya , Warga Mengaku Diminta hingga Rp100  Sampai  150  Ribu
18 Sep

Mencuat Dugaan Potongan PKH di Sukamulya , Warga Mengaku Diminta hingga Rp100 Sampai 150 Ribu

Liintasperistiwa.com || SUKAMULYA BOGOR — Dugaan adanya potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) mencuat di kp cikeruh rt 01/01 Desa

LSM  PENJARA   Bogor  Angkat   Bicara  , Terkait Pembuatan   Surat   Tak   Kunjung  Selesai   Oleh  Oknun  Staf  Desa  Sukawangi.
15 Sep

LSM PENJARA Bogor Angkat Bicara , Terkait Pembuatan Surat Tak Kunjung Selesai Oleh Oknun Staf Desa Sukawangi.

Lintasperistiwa.com || BOGOR TIMUR Sukawangi - warga kp Haur seah rt 01/01 , Desa Sukawangi kecamatan Sukamakmur Bogor timur tertipu

Kanit Satpol PP Jonggol Ancam  Akan Tutup Karaoke Citra Indah , Jika Kembali  Berulah Langgar Aturan
11 Sep

Kanit Satpol PP Jonggol Ancam Akan Tutup Karaoke Citra Indah , Jika Kembali Berulah Langgar Aturan

Lintasperistiwa.com|| JONGGOL BOGOR Teguran keras dilayangkan Pemerintah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kepada pengelola salah satu tempat karaoke di kawasan Citra

Oknum   Staf   Desa  Sukawangi  Memperalat  Warganya,  Agar   Bisa  Mendapatkan  Surat  Mutasi  SPPT   Dan Meraup  Keuntungan
08 Sep

Oknum Staf Desa Sukawangi Memperalat Warganya, Agar Bisa Mendapatkan Surat Mutasi SPPT Dan Meraup Keuntungan

  Lintasperistiwa.com|| BOGOR Dalam sepekan ini warga kp Haur seah rt 01/01 , Desa Sukawangi kecamatan Sukamakmur tertipu dengan surat

HMI Cabang  Bogor  Kecam Represiftas  Aparat Dalam  Pengamanan Aksi Di Pemkab Bogor
03 Sep

HMI Cabang Bogor Kecam Represiftas Aparat Dalam Pengamanan Aksi Di Pemkab Bogor

Lintasperistiwa.com ||.BOGOR BOGOR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan